Sabtu, 22 Mei 2010

KEKERASAN OKNUM POLRI TERHADAP WARGA SIPIL

Fenomena kekerasan Polisi, bukan lagi hal yang asing kita dengar dari berbagai media yang ada. Ironisnya, kekerasan yang dilakukakan oleh para Polisi tersebut, sudah menjadi suatu fenomena, bukan hanya dalam batasan kasus saja. Dalam artian, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Polisi memang sudah sering terjadi dan terjadi. Berita tentang kekerasan yang dilakuakan aparat kepolisian, dimana tindakan yang dilakukan, di luar batas kewajiban dan perkara yang harusnya ditangani.

Kasus yang bisa dicatat seperti kasus dugaan atau tuduhan tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP oleh saudara Fepi Hardiono Bin Hasan Basri terhadap anggota Brimob Bribda Andi Pernandes yang pada saat itu diperiksa di Polresta Pangkalpinang. Sesungguhnya saudara Fepi Hardiono Bin Hasan Basri lah yang merupakan korban penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Brimob Bribda Andi Pernandes.

Melihat dari kronologis kejadiannya bahwa pada tanggal 27 oktober 2008 Sekitar pukul 20.00 Wib, Pada saat saudara Fepi hendak keluar membuang bungkus Rokok, Fepi bertemu dengan Saudara Andi Fernandes dan Fepi tersenyum lalu Andi berkata” ngapo kau senyum-senyum nantang apo?” Kemudian Andi mengejar Fepi dan memukul Fepi dengan menggunakan tangan kosong, pukul 21.00 Wib Fepi mengajak kakaknya untuk mendatangi Andi untuk berdamai dan ditolak oleh Andi, kemudian pada pukul 22.00 wib Fepi ditemani kakaknya kembali kerumah untuk mengambil carger handphone namun ditengah jalan Fepi dihadang oleh Andi dan teman-temannya kemudian Andi dan teman-temannya mengeroyok Fepi dan sehingga Fepi mengalami luka robek pada bagian kepala, luka robek pada bagian pelipis beruntung saat itu Fepi berhasil diselamatkan oleh kakaknya, memar pada bagian pinggang sebelah kanan dan sakit pada kaki kanan.

Ironisnya ketika saudar Fepi hendak menyodorkan tangannya untuk berdamai kemudian saudara Andi memegang tangan Fepi dan langsung memukul Fepi. Fepi Berlari kemudian dikejar oleh teman Andi dan dipulul sekitar belasan orang, kemudian kakak Fepi berlari mendatangi tempat terjadi pemukulan tersebut untuk melerai tetapi tidak bisa karena terlalu banyak yang memukuli hingga Fepi terjatuh ke lobang kecil. Tidak lama kemudian terdengar suara letusan tembakan dari seorang oknum kepolisian yang tidak dikenal, mendengar suara letusan tembakan tersebut saudara Andi Fernades menjauh, kemudian Fepi dibawa kakaknya pada saat saudara Fepi tidak sadarkan diri masih sempat terjadi pemukulan oleh saudara Andi Cs. Kemudian Kakak Fepi bermaksud menyerahkan adiknnya guna mendapatkan perlindungan hukum kepada teman Fepi yang berpakaian hitam-hitam selaku aparat kepolisian, lalu langsung dibawa tetapi kakak Fepi tidak ikut. Kemudian kakak Fepi kembali pulang ke rumah untuk mengambil sepeda motor guna mencari adiknya kemana hendak dibawa. Sekitar pukul 22.15 wib ternyata Fepi ditemukan di Polsek Taman Sari. Naasnya ketika berada dipolsek bukan perlindungan hukum yang dikehendaki Fepi, ternyata Fepi masih dipukuli oleh sekitar 6 orang yang keluar masuk Polsek tersebut. Saudara Fepi mengalami luka-luka, tidak lama kemudian saudara Fepi dibawa Ke Polresta Pangkalpinang.

Fenomena kekerasan polisi ini pantas menjadi renungan bagi kita. Tugas utama polisi adalah melindungi dan mengayomi masyarakat, namun kenapa pelanggaran justru terjadi oleh aparatnya sendiri? Tentunya bukan secara institusional kepolisian yang bersalah, tetapi keberadaan personil yang melakukan kriminal tersebut telah mencoreng nama baik korps. Hal ini memang menjadi tanda tanya besar buat kita semua, terutama kita sendiri selaku warga sipil disini yang membutuhkan perlindungan dari aparat Negara tersebut.

Selain itu, apabila kita lihat dari makna lambang yang ada di dada yang bertuliskan Ratra Sewakottama, yang berarti bahwa mereka adalah abdi utama rakyat dan juga isi dari Tribrata serta Catur Prasetya yang merupakan pedoman hidup para anggota Polisi tersebut, dapat kita lihat bahwa telah terjadi pergeseran. Dimaksudkan bahwa, banyak anggota yang sudah tidak lagi mengamalkan pedoman korps mereka dalam kehidupan mereka. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, antara lain menetapkan kedudukan Polri sebagai alat negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang kepolisian preventif dan represif dalam rangka criminal justice system, dengan tugas utama pemeliharaan keamanan negeri. Tentunya, objek riil dari pengamanan itu adalah masyarakat. Artinya, diperlukan kerjasama dan saling pengertian yang positif antara Polri dan masyarakat.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka ruang lingkup masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana seharusnya prilaku dan tindakan aparat kepolisian dalam melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat menurut UU No 2 tahun 2002?

2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung terjadinya kekerasan oleh aparat kepolisian terhadap waga sipil yang yang seharusnya membutuhkan perlindungan?

MAKSUD DAN TUJUAN

  1. Maksud

Penyusunan makalah ini dimaksudkan dapat memberi ruang lingkup dalam memberi pemahaman serta penyuluhan kepada seluruh elemen masyarakat khususnya Aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dalam merancang dan membut suatu UU, yang mana dalam mengambil sebuah tindakan agar ketidakadilan yang dirasakan oleh para pekerja dalam perjanjian kerja kontrak dan outsoucing sehingga dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dpat diminimalisasi sesuai peraturan undang-undang yang berlaku agar terciptanya keadilan bagi seluruh elemen masyarakat.

  1. Tujuan

Tujuan penyusunan makalah ini adalah untuk memberi pengetahuan tentang permasalahan kekerasan oleh oknum kepolisian terhadap warga sipil selaku abdi masyarakat, factor-faktor penyebab terjadinya kekerasan, dampak kekerasan terhadap warga sipil yang seharusnya mendapat perlindungan hukum.

I. PEMBAHASAN

1. Menurut UU No 2 tahun 2002 pasal 13, Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

2. menegakan hukum; dan

3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepda masyarakat

Polmas adalah sebuah filosofi, strategi operasional, dan organisasi yang mendorong terciptanya kemitraan baru antara masyarakat dan polisi dalam memecahkan masalah dan tindakan-tindakan proaktif sebagai landasan terciptanya kemitraan. Jadi seharusnya polisi dan masyarakat bekerjasama sebagai mitra untuk mengidentifikasi menentukan skala prioritas dan memecahkan masalah yang tengah terjadi, seperti kejahatan, narkoba, ketakutan akan kejahatan, ketidak tertiban social, dan ketidak tertiban fisik. Sehingga tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup di wilayah tempat Polmas bisa tercapai.

Patut kita sadari, partisipasi masyarakat tidak datang begitu saja. Petugas kepolisian tidak dapat mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat apabila polisi sendiri tidak menghormati masyarakat, menyalahgunakan wewenang, melanggar HAM, dan menjunjung prilaku yang tidak profesional. Anggota masyarakat tidak akan pernah mau percaya dan bekerjasama dengan polisi yang melakukan kejahatan, yang menerima suap, yang menutup-nutupi kejahatan, yang menggunakan kekerasan yang berkelebihan atau menunjukan prilaku lain yang tidak etis. Oleh karena itu, jika anggota polisi menghargai dan melindungi HAM setiap anggota masyarakat, hasil positif yang dapat diraih adalah sebagai berikut:

Ø hubungan kerjasama yang lebih baik dengan masyarakat

Ø rasa percaya kepda polisi

Ø rasa saling menghargai

Ø kerjasama dalam memberantas kejahatan

Ø lingkungan yang aman dan tertib

Ø propesionalisme

Salah satu aspek penting dalam penegakan hukum adalah bagaimana hukum ditegakan. Sebagian dari tanggung jawab POLRI adalah menghormati dan melindungi HAM setiap orang yang menjadi tanggung jawab mereka serta mempertahankan penegakan hukum. Ini berarti harus bertindak dalam ruang lingkup hukum.

Selain itu POLISI juga mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas mereka dengan penuh disiplin dan propesionalisme. Namun ada beberapa juga oknum kepolisian melanggar hukum atau melanggar HAM. Tindakan seperti ini akan selalu dianggap sebagai kesalahan serius dan harus ditangani dengan tegas dan tuntas.

Beberapa Contoh pelanggaran HAM oleh petugas kepolisian adalah sebagai berikut:

ü penangkapan dan penahanan seseorang yang tidak berdasarkan hukum

ü perilaku yang merendahkan, menyiksa dan tidak manusiawi

ü korupsi dan menerima suap

ü menggagalkan atau menghalangi terjadinya proses peradilan ( menutup-nutupi kejahatan )

ü penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi dalam penangkapan dan penahanan seseorang

ü perlakuan yang sewenang-wenang ( hukuman fisik yang illegal )

ü perlakuan yang tidak manusiawi terhadap seseorang yang melaporkan kasus pelanggaran HAM oleh orang lain

ü prosedur penggeledahan dan penyitaan yang tidak berdasarkan hukum

ü pengunaan kekerasan yang berlebihan

Ketika petugas Kepolisian melakukan pelanggaran HAM dan hukum, kepercayaan masyarakatpun hilang, polisi menjadi tidak profesional karena mereka sebagai pelaku kejahatan dan tidak lagi sebagai petugas penegak hukum.

Penyiksaan, tindakan yang tidak manusiawi dan merendahkan adalah pelanggaran HAM. Karena hak untuk tidak disiksa adalah salah satu dari beberapa hak, dalam keadaan apapun juga, yang tidak dapat dibatasi. Hak untuk tidak disiksa adalah hak mutlak.

Banyak petugas kepolisian di seluruh dunia melakukan penyiksaan sebagai alasan untuk melakukan investigasi yang buruk dan tidak kompeten. Petugas kepolisian diberbagai Negara mengandalkan pengakuan tersangka untuk menyelesaikan kasus kejahatan tanpa menggunakan teknik-teknik investigasi yang sebenarnya.

Mereka berusaha mencari pembenaran untuk melakukan penyiksaan agar tersangka mau mengaku. Ini menunjukan kurangnya keterampilan polisi dalam bertanya serta berkomunikasi. Pengakuan seseorang seharusnya tidak boleh dijadikan sebagai bukti utama untuk memecahkan kasus kejahatan. Keterangan yang diberikan seseorang digunakan untuk membantu pelaksanaan investigasi. Petugas kepolisian tidak boleh melakukan penyiksaan ( berarti kejahatan ) untuk memecahkan kasus kejahatan pengakuan atau bukti yang diperoleh melalui penyiksaan tidak diakui pengadilan.

Penyiksaan adalah semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan menyebabkan rasa sakit ataupenderitaan untuk memperoleh informasi atau pengakuan atau menghukum atau memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu. Penyiksaan dapat digambarkan sebagai bentuk kekejaman yang disengaja, tidak manusiawi, dan merendahkan. Peyiksaan dapat dilakukan secara fisik ataupun fsikologis (mental).

Ketika anggota Polisi mengunakan kekerasan fisik sasat menegakan hukum ada 3 prinsip dasar penegakan hukum yang menjadi panduan dalam kaitan HAM dan penegakan hukum.

( ketika seorang penegak hukum tidak mengikuti prinsip-prinsip ini, maka tindakannya tidak lebih dari suatu bentuk kekerasan. Tindakanya dapat disebut sebagai tindakan yang melanggar hukum dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar HAM dan penegakan hukum ).

Setiap kali seorang petugas penegak hukum harus mengambil suatu keputusan untuk mengunakan kekerasan, ada tiga pertanyaan yang harus dijawab secara berurutan

o Apakah penggunaan kekerasan berdasarkan hukum( legal )?

o Apakah pengunaan kekerasan dibutuhkan ( nesesitas )?

o Apakah penggunaan kekerasan memang proporsional terhadap ancaman itu?

Jika salah satu jawabanya adalah tidak, maka apapun bentuk kekerasan yang digunakan dapat dianggap sebagai dasar pelanggaran HAM.

Penggunaan kekerasan secara proporsional seharusnya ketika hal ini dijalankan petugas Kepolisian harus bertanya kepda dirinya; “ tujuan apa yang ingin ditanya dalam sebuah situasi dan metode apa yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut”. Petugas Kepolisian hanya boleh mengunakan kekuatan secukupnya saja. Sesudah tujuan tercapai, pengunaan kekuatan harus dihentikan. Janganlah seorang memberikan hukuman yang berlebihan hanya karena ada sentimen pribadi. Situasi akan menetukan tujuan selanjutnya, tujuan itulah yang berfungsi sebagai pedoman untuk memilih metode alternative yang akan digunakan.

Kekerasan yang seminimal mungkin adalah metode yang harus kita pilih demi tercapainya prinsip dasar. Penting untuk kita ingat, tindakan penangkapan tersangka tetap membutuhkan keseimbangan antara melakukan tugas polisi secara baik dan menghormati hak-hak tersangka. Tersangka yang ditangkap juga belum sepenuhnya dianggap bersalah, sampai ada putusan pengadilan.

Bilamana ada anggota Kepolisian yang melakukan kekerasan/ penganiayaan maka dapat diberhentikan dari kedinasanya, hal tersebut sebagaimana dimaksud: Pasal 13 ayat (1) PP No 1 tahun 2003 tentang Penghentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia:

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian RI karena melanggar sumpah atau janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian RI .

Atau pasal 14 ayat (1) huruf b, PP No 1 tahun 2003

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian RI apabila:

b. melakukan perbuatan dan berprilaku yang dapt merugikan dinas Kepolisian;

Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf b, PP No 1 tahun 2003

Berprilaku merugikan antara lain berupa:

(1) Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak mentaati perintah atasan, penganiayaan terhdap sesama anggota Kepolisian Negara RI, pengunaan kekuasaan diluar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian.

(2) Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di jalan atau diluar dinas

(3) Kelakuan atau perkataan di muka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin

Sementara Pasal 2 PP No 3 tahun 2003, menyatakan:

Proses peradilan pidana bagi Anggota Kepolisian Negara RI secara umum dilakukan menurut Hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

2. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB

A. faktor psikologis personal.

Kompleksitas tugas polisi di lapangan menyebabkan mereka mudah stres dan frustrasi. Bahkan tugas tersebut sering mengundang bahaya. Hal ini karena tugas polisi sangat berat dan berbahaya jika dibandingkan dengan penegak hukum lainnya, misalnya hakim dan jaksa. Meskipun sama-sama penegak hukum, tetapi polisi dalam menjalankan tugasnya langsung berhadapan dengan masyarakat. Selain tingkat ancaman dan risiko pekerjaan sangat tinggi, polisi bekerja selama 24 jam per hari dan tujuh hari dalam seminggu tanpa mengenal hari libur dan cuaca. Polisi bekerja sepanjang waktu. Kondisi kerja yang berbahaya merupakan salah satu sumber terjadinya stres kerja. Stres kerja juga dapat terjadi di lingkungan kerja polisi, yang dituntut untuk selalu berdisiplin tinggi, patuh pada peraturan yang berlaku dan tunduk pada perintah atasan, cepat dan tanggap dalam mengatasi berbagai masalah. Kondisi ini yang kemungkinan besar mendorong agresivitas polisi dalam penanganan sebuah perkara.

B. Faktor kebangaan Korps

Kebanggaan yang berlebihan seringkali menjadikan arogansi korps. Diakui maupun tidak, menjadi seorang anggota TNI atau Polri adalah sebuah prestasi bagi sebagian orang. Artinya, identitas tersebut adalah sebuah pencapaian yang dihargai tinggi. Dalam tradisi militer, dikenal istilah korsa (kebersamaan) dan kebanggaan korps. Pembelaan terhadap sesama anggota korps adalah bentuk kebersamaan itu. Parahnya pada saat anggota tersebut tersangkut persoalan pribadi, lalu terjadilah kekerasan terhadap saudara Fepi seperti terjadi di Pangkalpinang. Kebanggaan korps ini, juga sering menyebabkan bentrokan antar elemen. Misalnya antara TNI dengan Polri. Arogansi yang muncul menjelma menjadi agresivitas yang memalukan.

C. Faktor Ekonomis

Belum ada keseimbangan antara beban tugas yang harus diemban aparat kepolisian dengan gaji yang diterimanya. Kesejahteraan aparat kepolisian selama ini belum sebanding dengan amanat yang diemban. Maka Menjadi tidak aneh misalnya jika ada polisi yang nyambi sebagai ojek atau pekerjaan lain yang tidak ada kaitan apa pun dengan pengamanan. Gaji polisi di Indonesia pangkat terendah, nol tahun pengalaman kerja, berbeda jauh sekali jika dibandingkan dengan gaji karyawan bank di Indonesia (golongan terendah). Gaji yang diterima polisi berpangkat terendah dan nol tahun pengalaman kerja sebesar 26 persen dari gaji karyawan bank di Indonesia golongan terendah. Itu sebabnya, mengacu standar PBB, kesejahteraan anggota Polri adalah yang terendah di Asia. Dengan indicator gaji polisi pangkat terendah dan nol tahun pengalaman kerja diperbandingkan gaji karyawan bank golongan terendah di negara masing-masing, diketahui gaji polisi kita 26 %. Sedang gaji polisi Vietnam 35 %, Thailand 58,1%, Malaysia 95,9 %, Singapura 109 %, Jepang 113,2 % dan Hong Kong 182,7 %. (Anton Tabah, 2002). Karena itu, usulan penaikan gaji bagi anggota Polri cukup rasional untuk segera direalisasi. Setidaknya tiga faktor itu juga bisa menjadi penyebab agresivitas dan kekerasan yang dilakukan personal.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyiksaan, tindakan yang tidak manusiawi dan merendahkan adalah pelanggaran HAM. Karena hak untuk tidak disiksa adalah salah satu dari beberapa hak, dalam keadaan apapun juga, yang tidak dapat dibatasi. Hak untuk tidak disiksa adalah hak mutlak.

Tugas utama polisi adalah melindungi dan mengayomi masyarakat, tetapi realitasnya pelanggaran justru terjadi oleh aparatnya itu sendiri. Tentunya bukan secara institusional kepolisian yang bersalah, tetapi keberadaan personil yang melakukan kriminal tersebut telah mencoreng nama baik korps. Hal ini memang menjadi tanda tanya besar buat kita semua, terutama kita sendiri selaku warga sipil disini yang membutuhkan perlindungan hukum dari aparat Negara tersebut.

Seharusnya polisi dan masyarakat bekerjasama sebagai mitra untuk mengidentifikasi menentukan skala prioritas dan memecahkan masalah yang tengah terjadi, seperti kejahatan, narkoba, ketakutan akan kejahatan, ketidak tertiban social, dan ketidak tertiban fisik. Sehingga tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup di wilayah tempat tersebut bisa tercapai.

objek riil dari pengamanan Aparat Kepolisian itu adalah masyarakat. Artinya, diperlukan kerjasama dan saling pengertian yang positif antara Polri dan masyarakat. Sehingga apabila hal tersebut dilaksanakan maka tujuan untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang kepolisian preventif dan represif dalam rangka criminal justice system, dengan tugas utama pemeliharaan keamanan negeri akan tercapai

Selain itu tindakan penangkapan tersangka tetap membutuhkan keseimbangan antara melakukan tugas polisi secara baik dan menghormati hak-hak tersangka. Tersangka yang ditangkap belum sepenuhnya dianggap bersalah, sampai ada putusan pengadilan ( asas praduga tak bersalah )

B. Saran

Untuk menjalin keharmonisan antara aparat dan warga sipil Harus adanya pendidikan hukum atau pelatihan yang intensif agar aparat itu sendiri dapat mengasah keterampilan bertanya dan berkomunikasi ( teknik-teknik investigasi ) serta lebih bisa menghormati daripada melakukan kekerasan itu sendiri. anggota polisi juga harus lebih menghargai dan melindungi HAM setiap anggota masyarakat, begitu juga sebaliknya. Kontrol sistem yang diturunkan negara, kedisiplinan anggota dan kesejahteraan personil Polri hendaknya diperhatikan oleh negara. Masyarakat juga secara proaktif mengawasi perilaku aparat. Selain itu, harus menjalin komunikasi intensif dengan polisi. Memandang adil pada polisi, bahwa keberadaan mereka sangat penting bagi kita. Dengan cara ini maka keharmonisan antara aparat Kepolisian dengan masyarakat dapat terjalin dan tindakan kekerasan dapat diminimalisasi sedemikian mungkin.

DAFTAR PUSAKA

H Marhoed, yudho, 2009, Rangkuman berkas Kasus Fepi Hardiono Bin Alm Hasan Basri, Pangkalpinang: Kantor Advokad / Konsultan Hukum Yudho H Marhoed

Buku Pedoman Pelatihan Untuk Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; Perpolisian Masyarakat; 2006; hal 3-6

Google, Shanny Ratman, Tindak Kekerasan Polisi, 25 november, 2008 .

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar